Home » » Batalkan Dana Saksi Parpol

Batalkan Dana Saksi Parpol

Kontroversi tentang rencana pemberian anggaran negara untuk saksi partai politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 berlangsung kencang. Pemerintah tampaknya mulai ragu dan kemungkinan membatalkan rencana pemberian bantuan honor untuk saksi partai politik yang jumlahnya mencapai Rp 660 miliar.

Partai Nasdem merupakan partai yang paling keras menolak rencana tersebut. Mereka berpandangan bahwa tidak sepantasnya di tengah situasi seperti sekarang, ketika banyak terjadi bencana, uang rakyat dihambur-hamburkan untuk kepentingan parpol.

Sikap Partai Nasdem didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Pemberian dana bantuan itu dianggap sebagai pemborosan, karena partai pasti harus juga mengeluarkan anggaran sendiri untuk penugasan para saksi guna hadir di tempat pemungutan suara.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sendiri berpendapat, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada parpol agar semua bisa menempatkan saksi di TPS. Sikap pemerintah itu didukung oleh pimpinan Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, yang memandang bahwa kemampuan keuangan setiap parpol tidaklah sama.

Kita berpandangan bahwa tidak sepantasnya memang negara menyediakan anggaran untuk pembiayaan saksi parpol untuk mengawasi penghitungan suara di TPS. Masalahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita jumlahnya terbatas. Tahun 2014 ini, APBN yang ditetapkan hanya sekitar Rp 1.800 triliun.

Dari jumlah itu, sebagian sudah habis untuk membayar subsidi. Kita tahu subsidi untuk bahan bakar minyak sudah menyedot sekitar Rp 350 triliun. Subsidi untuk dana obligasi ketika kita menyelamatkan perbankan mencapai Rp 60 triliun. Kita masih harus mengeluarkan subsidi untuk kesehatan sebesar Rp 20 triliun. Tahun ini subsidi untuk desa juga harus keluar sekitar Rp 100 triliun.

Sekarang ketika terjadi begitu banyak bencana alam, pemerintah masih harus mengeluarkan subsidi yang lain. Namun dari kebutuhan bantuan bencana alam sebesar Rp 30 triliun yang dimintakan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, pemerintah hanya sanggup menyisihkan Rp 3 triliun saja.

Kita belum tahu bagaimana pemerintah akan menggantikan tanaman petani dan tambak nelayan yang hancur karena banjir. Pemerintah tidak pernah menganggarkan untuk bisa memberikan ganti rugi petani yang menjadi korban bencana alam. Bahkan untuk membantu warga yang rumahnya hancur pun, pemerintah tidak memiliki anggarannya.

Negeri ini sebenarnya lebih membutuhkan dana untuk pembangunan. Porsi dana pembangunan setiap tahun sangatlah terbatas. Kita bisa lihat buruknya kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia sekarang ini.

Dengan kondisi seperti itu, maka seharusnya pemerintah lebih pandai dalam mengelola anggaran. Bukan malah menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Bahkan berpeluang untuk terjadinya penyimpangan di lapangan.

Sebab dikatakan bahwa uang itu akan langsung diberikan kepada para saksi. Bagaimana lalu pemerintah akan mendistribusikan hingga ke setiap TPS yang ada di Indonesia? Berapa tenaga yang akan diterjunkan untuk mendistribusikan uang untuk para saksi tersebut?

Satu lagi yang harus diperhatikan pemerintah, sistem anggaran kita selalu menempatkan pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya. Kemampuan pemerintah untuk bisa memenuhi target pendapatan tergantung kepada kondisi ekonomi yang sedang kita hadapi.

Tahun lalu kita melihat bagaimana penerimaan pajak di bawah target. Buruknya perekonomian global menyebabkan pendapatan pemerintah di bawah target. Tahun ini pun kondisi perekonomian global belum menunjukkan pemulihan seperti yang diharapkan.

Dengan kondisi seperti itu, sepantasnya pemerintah membatalkan rencana pemberian dana bagi pembiayaan saksi parpol di pemilu yang akan datang. Apalagi Badan Pengawas Pemilu yang disebut pemerintah meminta dana tersebut, sudah menyangkal bahwa mereka meminta anggaran untuk itu.

Pemerintah benar-benar menyakiti hati rakyat apabila tetap bersikukuh untuk memberikan dana bantuan untuk saksi parpol. Di tengah situasi yang memprihatinkan seperti sekarang ini, pemerintah sebaiknya memikirkan nasib rakyat, bukan mendahulukan kepentingan para elite politik saja.

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.