Home » » Setelah Anggoro Ditangkap di China

Setelah Anggoro Ditangkap di China

Seminggu lalu salah satu buronan besar berhasil ditangkap Petugas Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian China. Pelaku kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Anggoro Widjojo ditangkap di Shenzhen setelah lima tahun dinyatakan buron.

Kasus korupsi yang terjadi tahun 2009 sempat menghebohkan karena melibatkan anggota Komisi IV DPR. Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal dan anggota Komisi IV seperti Al Amin Nasution, Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluasa harus mendekam di dalam penjara karena terbukti terlibat korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp13 miliar.

Dari pihak PT Masaro Radiocom yang menerima penunjukan langsung dari Menteri Kehutanan MS Kaban, pengadilan telah memvonis komisaris perusahaan, Anggodo Widjojo. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi hendak menangkap kakaknya, Anggoro Widjojo, yang bersangkutan berhasil meloloskan diri dan kabur ke luar negeri.

Kasus kaburnya Anggoro sempat menghebohkan karena disebut-sebut membayar pimpinan KPK ketika itu yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Anggoro bahkan sempat menceritakan hal itu saat ditemui Ketua KPK Antasari Azhar di Singapura.

Namun kasus itu tidak pernah dilanjutkan karena Anggoro sendiri kemudian menghilang. Ia tidak pernah berani mempertanggungjawabkan perbuatan dan ucapannya, hingga tertangkap pekan lalu di Shenzhen.

Sekarang tentunya merupakan kesempatan untuk membongkar tuntas kasus yang sempat menghebohkan itu. KPK bisa mendapatkan keterangan langsung dari pelaku utama yang mendapatkan proyek langsung dari Kementerian Kehutanan senilai Rp180 miliar.

Pengungkapan kasus ini penting agar kita bisa belajar bagaimana rekayasa yang merugikan keuangan negara ini dijalankan. Pihak-pihak yang menikmati hasil korupsi tidak boleh dibiarkan bebas. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus korupsi seperti inilah yang kemudian menjadi model di DPR. Rekayasa korupsi dilakukan melalui lembaga legislatif dengan menggunakan pembahasan anggaran sebagai pintu masuknya.

Kita lihat saja bagaimana proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu yang sudah dibatalkan di zaman Menteri Kehutanan M. Prakosa bisa dihidupkan oleh Komisi IV DPR. Bahkan siapa yang berhak mendapatkan proyek ditentukan oleh Komisi IV DPR ketika itu.

Cara inilah yang kemudian dipakai oleh anggota DPR periode sekarang ini. Berbagai kasus korupsi yang terungkap seperti Hambalang, SEA Games, Pekan Olahraga Nasional, proyek pembangunan untuk daerah tertinggal direkayasa secara bersama-sama oleh anggota DPR dan pihak kementerian.

Korupsi bahkan tidak hanya dilakukan pada penyusunan proyek, tetapi juga terjadi pada apa yang mereka sebut dengan dana optimalisasi. Para anggota DPR menawarkan kelebihan anggaran yang dimiliki kepada kementerian yang membutuhkan dengan dua pilihan. Pertama, Kementerian memberikan sekitar 7 persen sampai 10 persen dari dana optimalisasi yang dimintakan kepada anggota DPR. Atau kedua, Kementerian memberikan pelaksanaan proyek kepada rekanan anggota DPR yang akan menggelembungkan biaya sampai 30 persen.

Para anggota DPR tidak pernah jeri meski banyak rekannya yang harus mendekam di dalam penjara karena kasus korupsi. Melalui mafia proyek yang berkeliaran di DPR, mereka masih terus berupaya menggerogoti keuangan negara.

Salah satu contoh mafia proyek yang masih terus berjalan adalah pemanfaatan anggaran dari Proyek Hambalang. Anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah ditetapkan terus direkayasa untuk bisa dimanfaatkan. Sekarang anggaran itu dialihkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyediaan peralatan bagi Fakultas Ilmu Keolahragaan di universitas-universitas negeri di seluruh Indonesia.

Para pelaku mafia proyek masih tetap sama dengan yang menggarap Proyek Hambalang. Sepertinya mereka belum puas apabila belum menghabiskan anggaran Rp2,5 triliun demi memperkaya diri sendiri.

Inilah yang tentunya harus terus diperangi KPK. Rupanya jumlah orang yang memiliki niat jahat untuk merugikan keuangan negara masih belum berkurang. Inilah yang seharusnya kita terus mendukung KPK melawan para mafia proyek yang jelas-jelas merugikan negara.

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.